Ketahui Cara Hitung Pajak Thr Anda & Bayar Pajaknya!

Mendekati hari raya, satu hal yg paling dinantikan-tunggu oleh setiap pegawai atau karyawan di suatu perusahaan atau instansi pemerintahan merupakan THR (Tunjangan Hari Raya). Apakah Anda galat satu pegawai yang menantikan THR? apabila iya, Anda harus mengetahui dan tahu adanya pengenaan pajak penghasilan (PPh 21) atas THR atau Bonus yang Anda terima. Apa disparitas antara Tunjangan Hari Raya dan Bonus? Bagaimana perhitungan pajak THR? Mari simak pembahasan lengkapnya ini dia.

Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus akhir tahun merupakan 2 jenis pendapatan non upah yg diberikan sang perusahaan atau instansi pemerintah dan menjadi hak pegawai. Perbedaan dasar antar kedua jenis pendapatan ini adalah, THR diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan kepada seluruh karyawan yg sudah memenuhi masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus. Sementara itu, bonus merupakan hadiah penghargaan atau apresiasi perusahaan atas dasar kinerja atau prestasi karyawan. THR dan bonus, keduanya merupakan pendapatan karyawan sekaligus obyek pajak penghasilan (PPh 21) khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perlu dicatat, pemotongan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) atas honor , THR, & insentif buat setiap karyawan nir sama. Di samping bergantung pada besaran obyek pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bisa dikatakan, besarnya pajak THR atau Bonus akan berbeda bagi karyawan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun belum. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karyawan yg tidak mempunyai NPWP, akan membayar pajak 20% lebih besardibandingkan karyawan yang mempunyai NPWP.

Pengenaan Pajak THR sudah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa & Kegiatan Orang Pribadi (“Peraturan Dirjen Pajak 15/2006”).

Penghasilan yg dipotong PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima purna tugas atau mantan pegawai secara nir teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan perlop, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, insentif, iuran pertanggungan tahunan, dan penghasilan homogen lainnya yg sifatnya nir permanen.

Tunjangan Hari Raya merupakan penghasilan bersifat nir teratur. Lalu mengapa nilai pajaknya lebih akbar? Nilai pajak atas THR lebih besarkarena perhitungan atas Pendapatan Bersifat Tidak Teratur dan tidak disetahunkan. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 31/PJ/2012 Pasal 14 ayat 2 alfabeta dan b.

“a. asumsi atas penghasilan yg bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur pada 1 (satu) bulan dikalikan 12 (2 belas).”

“b. pada hal masih ada tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka asumsi penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun merupakan sebesar jumlah pada huruf a ditambah menggunakan jumlah penghasilan yg bersifat nir teratur.”

THR adalah penghasilan bersifat nir teratur yang diterima setahun sekali, sebagai akibatnya buat menghitung nilai PPh nya nir perlu disetahunkan. Untuk memperjelas penghitungan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), maka berikut adalah akan diuraikan secara sederhana penghitungan pajak penghasilan buat harus pajak orang langsung.Contoh soal

Sonny merupakan karyawan tetap pada PT Gemilang Jaya, sebuah perusahaan kayu lapis menggunakan menerima gaji Rp6.000.000 setiap bulan. Sonny mempunyai istri yg tidak bekerja & tanggungan satu anak. Mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, Sonny mendapat Tunjangan Hari Raya satu bulan gaji yg biasa diterimanya, yaitu sebesar Rp6.000.000. Berapa besaran pajak atas THR Sonny?Pajak atas Gaji

Gaji Bruto SetahunRp 6.000.000 x 12 = Rp 72.000.000

Biaya Jabatanlima% x Rp 72.000.000 = Rp tiga.600.000

Gaji Netto Setahun= Gaji Bruto Setahun – Biaya Jabatan= Rp 72.000.000 – Rp 3.600.000= Rp 68.400.000Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K1

Wajib Pajak K2 (istri nir bekerja dan tanggungan 1 anak): Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Gaji Netto Setahun – PTKP K1

= Rp68.400.000 – Rp63.000.000

Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) Terutang Setahun = lima% x Rp5.400.000 = Rp270.000Pajak atas Penghasilan (Gaji dan THR)

Penghasilan Bruto = Rp78.000.000

Biaya Jabatan : lima% x Rp78.000.000 = Rp3.900.000

Penghasilan Netto Setahun = Penghasilan Bruto – Pengurang = Rp78.000.000 – Rp3.900.000 = Rp74.100.000Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) K1

Wajib Pajak K1 (istri nir bekerja & memiliki satu anak) : Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Netto Setahun – PTKP K1 = Rp74.100.000 – Rp63.000.000 = Rp11.100.000

Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) terutang Setahun: 5% x Rp11.100.000 = Rp550.000

PPh 21 atas THR (Pajak THR) = PPh 21 terutang Setahun – Pajak atas Gaji = Rp550.000 – Rp270.000 = Rp280.000

Secara umum, perhitungan pajak atas insentif sama dengan cara perhitungan di atas. Anda tinggal mengurangi pajak penghasilan secara keseluruhan menggunakan pajak atas honoratau upah.

Baru-baru ini, tepatnya dalam 6 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 mengenai Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, & Penerima Pensiun atau Tunjangan. Hal itu dilakukan menggunakan pertimbangan bahwa PP Nomor 19 Tahun 2016 harus diadaptasi lagi dengan perkembangan zaman.Dalam PP Nomor 35 Tahun 2019 disebutkan, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan seGaji banyak penghasilan pada bulan Juni atau sama menggunakan Take Home Pay (THP) setiap bulannya. Bunyi Pasal 3 ayat (dua) PP Nomor 35 Tahun 2019: “Dalam hal penghasilan dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud belum dibayarkan sebanyak penghasilan yg seharusnya diterima lantaran berubahnya penghasilan, pada yang bersangkutan permanen diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.”Penghasilan pada PP 35 Tahun 2019

Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi:

a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji utama, tunjangan keluarga, & tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji utama, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;

b. Penerima pensiun mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, &/ atau tunjangan tambahan penghasilan; &

c. Penerima tunjangan mendapat tunjangan sinkron peraturan perundang-undangan.

Bunyi Pasal tiga ayat (5) PP 35 Tahun 2019: “Penghasilan sebagaimana dimaksud nir dikenakan potongan iuran &/atau potongan lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penghasilan menurut PP ini, dikenakan pajak penghasilan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pejabat Negara, & Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus menjadi Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda, menurut PP ini, maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

PP baru ini juga menegaskan ketentuan lebih lanjut tentang teknis anugerah gaji, purna tugas, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang teknis anugerah honor , pensiun, atau tunjangan ketiga belas yg bersumber menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan perda. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dalam tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II PP Nomor 35 Tahun 2019 yang sudah diundangkan sang Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam 6 Mei 2019 tersebut.

Setelah menerima THR menjelang hari raya nanti, pastikan Anda menghitung dan membayar pajak THR menjadi upaya memenuhi kewajiban perpajakan Anda. Perbarui terus liputan perpajakan Anda beserta Klikpajak. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) resmi berdasarkan Dirjen Pajak. Layanan perpajakan online mulai berdasarkan hitung, bayar, & lapor pajak menggunakan mudah, cepat, simpel, dan GRATIS selamanya dapat Anda nikmati beserta Klikpajak. Tunggu apalagi? Segera bergabung dan registrasikan akun Anda di Klikpajak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *