Mau Dirikan Pt Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya! – Klinik Hukumonline

BerandaKlinikBisnisMau Dirikan PT Peror…BisnisMau Dirikan PT Peror…

Rabu, 18 Agustus 2021Bacaan lima Menit

Kabarnya sekarang telah mampu menciptakan PT dengan 1 orang pendiri saja. Apakah ada ketentuan khusus terkait modal PT perseorangan ini? Apa saja hal yang perlu gw perhatikan terkait permodalan apabila hendak mendirikan PT perseorangan?

Kini ada 2 jenis Perseroan Terbatas (“PT”), yaitu PT komplotan kapital dan PT perorangan. Meskipun dalam ke 2 jenis PT tadi modalnya sama-sama ditentukan menurut konvensi pendiri, namun masih ada sejumlah hal terkait modal yg perlu diperhatikan jika ingin mendirikan PT perorangan. Apa sajakah hal-hal tersebut?

Penjelasan lebih lanjut bisa Anda klik ulasan di bawah ini.Jenis-jenis Perseroan TerbatasBerdasarkan Pasal 109 nomor1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yg mengganti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UU PT”) Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum yg adalah persekutuan modal, didirikan dari perjanjian, melakukan aktivitas usaha dengan kapital dasar yg seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro & Kecil (“UMK”) sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai UMK.PT yg memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.[1] Sedangkan pendiriannya dilakukan dengan memakai surat pernyataan pendirian yang berbahasa Indonesia.[2] Nantinya, pernyataan pendirian tadi memuat maksud & tujuan, aktivitas usaha, modal dasar, dan kabar lain berkaitan menggunakan pendirian PT.[tiga]Oleh karena itu, sesuai menggunakan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham 21/2021”) ketika ini jenis PT terdiri atas:PT komplotan modal; danPT perorangan.Besaran Modal PT PeroranganSelanjutnya, PT wajibmemiliki kapital dasar yg besarannya dipengaruhi dari keputusan pendirinya.[4] Modal dasar tadi wajibditempatkan & disetor penuh minimal sebanyak 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yg absah.[5]Berdasarkan Pasal 4 ayat (dua) alfabetb Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro & Kecil (“PP 8/2021”) bukti penyetoran yang sah tadi wajibdisampaikan secara elektronik pada Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dalam waktu paling lama60 (enam puluh) hari terhitung semenjak lepas pengisian pernyataan pendirian PT perorangan.Tetapi, bagi PT yg melaksanakan kegiatan usaha eksklusif, besaran minimum kapital dasarnya wajibsinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]Selain itu, Anda perlu memperhatikan ketentuan mengenai kriteria skala usaha yg tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”). Pasal 35 ayat (1) PP 7/2021 menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, & menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal bisnis atau hasil penjualan tahunan.Untuk pendirian atau pendaftarankegiatan usaha, pengelompokannya menggunakan kriteria modal bisnis, yg terdiri atas:[7]Usaha mikro mempunyai kapital bisnis hingga dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan loka bisnis;Usaha minimempunyai kapital bisnis lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling poly Rp5 miliar tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha; danUsaha menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga menggunakan paling banyak Rp10 miliar nir termasuk tanah dan bangunan loka usaha.Artinya jika Anda ingin mendirikan PT perorangan, maka batas aporisma modal usahanya merupakan Rp5 miliar. Apabila kapital usaha melebihi batas tadi, maka Anda tidak dapat mendirikan PT peorangan lantaran tidak memenuhi kriteria UMK.Tidak hanya itu, dari Konsultan Easybiz Febrina Artineli, sebelum mendirikan PT perorangan, pelaku bisnis harus mengusut terlebih dahulu peringkat skala kegiatan usaha & tingkat risiko bidang usahanya karena tidak semua bidang usaha dapat diajalankan sang UMK pada saat pengajuan perizinan berusahanya.Pernyataan tadi berkaitan erat dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor lima Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP lima/2021 perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko & peringkat skala kegiatan bisnis mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMK-M”) &/atau usaha besar .Masing-masing taraf risiko memiliki perizinan berusaha yang berbeda.[8] Begitu jua dengan peringkat skala aktivitas bisnis dimana masing-masing bidang usaha mempunyai peringkat skala yg tidak selaras. Kedua variabel ini bertumpu pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) pada hal pemetaan.Sebagai model, Pada Lampiran I PP lima/2021 Sektor Perdagangan, buat bidang usaha Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (kode KBLI: 46333), skala peringkat kegiatan bisnis pada kode ini hanya terbatas buat bisnis menengah dan bisnis besar , dengan begitu. Anda nir dapat menjalankan kegiatan bisnis ini dengan memakai PT perorangan karena bidang bisnis ini tertutup buat UMK.Jika mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan dan mengurus perizinannya, silakan hubungan Easybiz pada [email protected] buat solusi terbaik pendirian perusahaan & perizinan berusaha yg sah dan tepat.Demikian jawaban kami, semoga berguna.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, & Pemberdayaan Koperasi & Usaha Mikro, Kecil, & Menengah;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro & Kecil;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.Catatan:Kami sudah melakukan wawancara menggunakan Febrina Artineli, Konsultan Easybiz, via WhatsApp pada 16 Agustus 2021, pukul 02.38 WIB.[1] Pasal 109 angka lima UU Cipta Kerja yg memuat baru Pasal 153A ayat (1) UU PT[dua] Pasal 109 angka lima UU Cipta Kerja yg memuat baru Pasal 153A ayat (dua) UU PT[3] Pasal 109 angka lima UU Cipta Kerja yg memuat baru Pasal 153B ayat (1) UU PT[4] Pasal 109 nomor3 UU Cipta Kerja yg mengganti Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU PT[lima] Pasal 33 ayat (1) dan (dua) UU PT[6] Pasal 5 PP 8/2021[7] Pasal 35 ayat (2) & (3) PP 7/2021[8] Pasal 169 ayat (2) PP lima/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *